IKLAN
IKLAN
LOGIN ADMIN DINAS / OPERATOR
FOTO BUPATI & WAKIL BUPATI

ALIONG MUS & RAMLI

DPRD : Musrenbang Jangan Hanya Formalitas
Ditulis oleh : Achun Nurdin

13 Februari 2018 - 13:57:35 WIB

Taliabukab.go.id - Anggota DPRD Kab. Pulau Taliabu, Provinsi, Maluku Utara, H. Syair Buhaera, SE, meminta kepada Pemkab Pulau Taliabu agar usulan pembangunan diwilayahnya yang terangkum dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Desa dapat di proritaskan.

Haji Obang biasa di Sapa berharap, kegiatan Musrenbang tersebut bukan hanya kegiatan formalitas belaka yang tidak ada hasilnya.“Musrenbang jangan hanya formalitas. Saya harap usulan dalam Musrenbang di tingkat kecamatan ini menjadi skala prioritas pembangunan,” katanya, via ponsel, kepada Media Online ini.

Ia menilai, skala prioritas pembangunan yang direalisasikan untuk wilayah Pulau Taliabu dari APBD Pulau Taliabu masih belum maksimal. Padahal, wilayah Pulau Taliabu yang meliputi delapan kecamatan dan 71 Desa merupakan penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) cukup besar. Namun, sayang pemdes dan instansi terkait belum bisa dikelola dengan baik.“Saya harap pada penganggaran tahun 2019, alokasi dana dari APBD untuk wilayah Pulau Taliabu sudah bisa dimaksimalkan. Kita di legislatif akan terus mendorong hal itu,” pungkasnya. 

Selain itu, politisi partai Gerindra ini mengaku kalau Dana Desa yang tertuang dalam UU 6/2014 tentang Desa, saat ini telah menjadi bunga tidur para kepala Desa. Pasalnya, para kades mulai tidak berinovasi ketika anggaran itu belum dicairkan. Terbukti, setiap pecan dipastikan kalau para Kades yang datang ke Ibukota hanya membicarakan persoalan Dana Desa.”Mereka hanya bertanya kapan dana desa bisa cair. Ketika belum ada kepastian mereka (kades, red) lebih memilih berlama-lama di Ibukota dan tidak berpikir inovasi untuk melakukan pekerjaan apa tanpa ada dana desa,”ujarnya.

Dirinya mengaku mengkhawatirkan dana desa akan membuat masyarakat desa menjadi ketergantungan. Oleh karena itu, dirinya mendorong agar dana desa tidak menjadi ketergantungan baru. 

Padahal berbicara mengenai UU Desa, seharusnya ada dua berkah yang bisa diambil. Kedua berkah tersebut yakni hak asal-usul desa dan hak kewenangan."Dulu sebelum adanya UU ini, kepala desa berani mengambil tindakan dan penataan desa berdasarkan asa gotong-royong, sekarang sulit mengambil keputusan, kalau tidak dilandasi dengan prinsip “Dana Desa Cair” dan kegiatan bisa berjalan,”tandasnya. (*)

IKLAN
IKLAN
IKLAN
JAJAK PENDAPAT
Bagaimanakah proses pelayanan administrasi pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu?
Puas
Biasa
Tidak Puas

HASIL POLLING
AGENDA DINAS TERBARU
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 15745 kali
PENGUMUMAN TERBARU