Bupati Sashabila Tawarkan Kolaborasi Hexa-Helix, Dorong Perdagangan Antar-Daerah di Maluku Utara

14 Februari 2026 - 06:37:35 WIB

Humas,- Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, menawarkan transformasi pola kerja sama antar-daerah dalam menghadapi tantangan inflasi dan percepatan digitalisasi di Provinsi Maluku Utara 

"Pentingnya kolaborasi model Hexa-Helix untuk memutus rantai ego sektoral yang selama ini menghambat pembangunan di wilayah terluar," ujar Bupati Sashabila saat hadiri forum High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Maluku Utara di Kota Ternate, Jumat (13/2/2026),

Sashabila menyoroti dinamika klasik yang sering dihadapi daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kecil seperti Pulau Taliabu. 

Keterbatasan fiskal di tingkat provinsi sering kali menjadi alasan mandeknya dukungan anggaran bagi daerah-daerah terpencil.

"Kami ini yang paling jauh, dan secara PDRB kami paling kecil. Namun, setiap kali kami meminta dukungan, jawaban yang paling konsisten adalah 'tidak ada anggaran'. Kondisi ini memaksa kami untuk berpikir out of the box," ujar Sashabila membedah Kolaborasi Hexa-Helix

Menurut Sashabila, penanganan ekonomi di Maluku Utara selama ini cenderung bersifat individualistik. 

Sehingga, Ia mengusulkan implementasi strategi Hexa-Helix sebuah kolaborasi terintegrasi yang melibatkan enam unsur, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, media, dan sektor keuangan perbankan.

Ia menganalogikan kerja sama ini selayaknya jaring laba-laba (spider web). 

"Selama ini interaksi yang terjadi hanya satu arah. Padahal, kita butuh ekosistem di mana bagian tengahnya pun saling berinteraksi. Di Ternate mungkin ini sudah berjalan, namun antar-instansi dan antar-daerah di luar itu, mesin kolaborasinya belum bergerak optimal," ungkapnya

Salah satu poin krusial yang diusulkan adalah transparansi data komoditas harian antar-kabupaten dan kota.

Sashabila memandang bahwa inflasi bukan hanya soal ketersediaan barang, melainkan juga soal stabilitas psikologis masyarakat.

Ia mencontohkan, Taliabu sering kali harus mengambil pasokan barang dari luar provinsi, seperti dari Luwuk atau Kendari, padahal ada kemungkinan kabupaten tetangga di dalam Maluku Utara mengalami surplus.

"Kita perlu update data harian yang bisa diakses bersama. Jika masyarakat tahu bahwa meski di Taliabu stok menipis, namun ada kapal dari daerah tetangga yang akan masuk pada hari Minggu, maka tidak akan ada kepanikan. Transparansi data menciptakan ketenangan psikologis sehingga tidak ada warga yang melakukan penimbunan atau panic buying," jelasnya.

Terkait kendala administratif, Sashabila meminta adanya kebijakan yang lebih inklusif bagi daerah kategori 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). 

Ia mencatat bahwa ketatnya regulasi pusat sering kali menyulitkan daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan kelengkapan administrasi untuk mengakses anggaran.

Salah satu implementasi nyata yang sedang diupayakan Taliabu adalah program ketahanan pangan berbasis sekolah yang didampingi oleh Kemendagri. 

Namun, ia berharap lembaga seperti Bank Indonesia dan Bulog dapat memberikan kelonggaran persyaratan, misalnya dalam hal penyediaan lahan hibah.

"Jika diminta langsung satu hektar lahan yang clean and clear, kami kesulitan. Berikan kami kesempatan untuk mencicil tanggung jawab itu melalui APBD secara bertahap. Kami butuh dukungan yang tangible agar pelayanan kepada masyarakat bisa segera dirasakan," pungkasnya.