Siasati Keterbatasan Anggaran, Bupati Sashabila Dorong Jalan Lingkar di Musrenbang 2027

02 Maret 2026 - 10:20:28 WIB

Humas,- Dalam Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu mulai memetakan arah kebijakan pembangunan untuk tahun anggaran 2027

Dimana pembahasan keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi tantangan utama yang harus disiasati dengan penentuan skala prioritas

Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, menyampaikan, meskipun daerah menghadapi tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur dasar khususnya jalan lingkar taliabu tetap menjadi prioritas utama dalam RKPD 2027.

"Kami menyadari bahwa pembangunan infrastruktur di Pulau Taliabu tidak sepenuhnya dapat dipenuhi hanya dengan APBD. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan dukungan kuat dari Pemerintah Pusat," ujar Sashabila dalam sambutannya. Senin (02/03/2026)

Dirinya mengungkapkan, Jalan Lingkar Taliabu memiliki total panjang 466,60 kilometer, di mana saat ini kondisi jalan mantap baru mencapai 95,71 kilometer atau sekitar 20,51 persen. 

Untuk menyiasati keterbatasan anggaran daerah, Bupati mendorong agar ruas jalan Kawalo-Waikoka sepanjang 118 kilometer dapat ditingkatkan statusnya guna mendapatkan intervensi anggaran pusat.

Menurutnya, langkah ini dinilai strategis untuk memudahkan distribusi logistik dan pemasaran komoditas unggulan daerah seperti ikan, cengkeh, kopra, dan rumput laut. 

Ia mengungkapkan, selain jalan, revitalisasi empat pelabuhan utama Bobong, Tikong, Loseng, dan Lede serta pembangunan Bandara di Dufo juga masuk dalam daftar rencana prioritas.

"Selain infrastruktur fisik, pemerintah daerah juga memfokuskan sisa anggaran pada penguatan layanan dasar. Di sektor kesehatan, RSUD Bobong yang kini mencapai progres 92,46 persen ditargetkan segera beroperasi pada April 2026," ungkapnya

Sashabila juga menyoroti peningkatan signifikan kepesertaan BPJS Kesehatan yang kini mencapai 96,14 persen. 

"Taliabu hanya membutuhkan sekitar 2 persen lagi untuk mencapai status Universal Health Coverage (UHC)," lanjutnya

Sashabila mengapresiasi kenaikan Indeks Pencegahan Korupsi (MCSP) dari KPK yang meningkat dari 25 persen menjadi 45 persen di akhir 2025. 

"Hal ini mencerminkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, ditengah keterbatasan anggaran, dan efektivitas penggunaan dana menjadi krusial," imbuhnya

Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan masukan konstruktif dalam Musrenbang ini.

 "Dalam kondisi fiskal yang terbatas, kolaborasi adalah kunci untuk memastikan program strategis nasional tetap berjalan dan membawa dampak nyata bagi kemajuan Pulau Taliabu," pungkasnya.