Bupati Sashabila Gandeng Kejari Taliabu, Dorong Pembangunan Berbasis Kepatuhan Hukum

03 Maret 2026 - 18:00:29 WIB

Humas,- Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) dalam rangka memperkuat kepatuhan hukum dalam pembangunan daerah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kantor Kejari Taliabu. Kota Bobong. Selasa (3/3/2026)

Bupati Sashabila Mus, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah preventif untuk memastikan seluruh kebijakan daerah dan proyek strategis berjalan di atas koridor hukum yang benar. 

Menurutnya, kehadiran kejaksaan sebagai mitra pemberi pertimbangan hukum sangat krusial untuk meminimalisir risiko pelanggaran atau sengketa hukum yang mungkin muncul di masa mendatang.

"Dengan adanya pendampingan dari kejaksaan, kami berharap pelaksanaan program dan proyek daerah berjalan tepat sasaran dan terhindar dari persoalan hukum," ujar Bupati Sashabila dalam sambutannya

Dirinya menambahkan, bahwa sinergi yang saling melengkapi ini akan mampu melahirkan berbagai inovasi serta penguatan dalam upaya peningkatan layanan publik bagi masyarakat Taliabu. 

Lebih dari sekadar formalitas administratif, kerja sama ini dipandang sebagai instrumen untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pembangunan tanpa keraguan teknis.

Ia mengungkapkan, sebagaimana dengan Visi besar dalam memimpin Pulau Taliabu adalah membangun daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing, dengan tetap meletakkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas tertinggi. 

"Visi tersebut hanya dapat dicapai apabila fondasi pemerintahannya dibangun di atas prinsip good governance," tegas Bupati

Oleh karena itu, dirinya menekankan kepatuhan terhadap regulasi menjadi syarat mutlak agar setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga kepulauan secara merata.

"Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," imbuhnya

Ia mengutarakan keinginan kuat untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah selalu sinkron dengan regulasi yang berlaku, sehingga potensi kerugian daerah dapat dicegah sejak tahap perencanaan dan stabilitas pembangunan daerah yang berkelanjutan

"Kami berharap dengan adanya pengawasan dan pendampingan hukum yang melekat, percepatan pembangunan infrastruktur maupun penguatan ekonomi masyarakat dapat terlaksana lebih efektif dan efisien tanpa meninggalkan residu permasalahan hukum di kemudian hari," tandasnya

Senada dengan itu, Kajari Yoki Adrianus menyatakan pihaknya siap memberikan bantuan hukum, baik secara litigasi maupun non-litigasi, serta menyediakan pendapat hukum (legal opinion) bagi pemerintah daerah yang menghadapi kendala dalam pengambilan kebijakan.

"Kami berharap implementasi dari MoU ini dapat membawa dampak positif bagi terciptanya iklim pemerintahan yang lebih transparan dan profesional di Pulau Taliabu," pungkasnya