Atasi Ancaman Ular dan Buaya, Pemda Taliabu Libatkan BRIN Rancang Penanganan Satwa

24 Juni 2026 - 21:28:29 WIB

Humas,- Maraknya kemunculan ular piton dan buaya di permukiman warga Kabupaten Pulau Taliabu dalam beberapa waktu terakhir bukan lagi sekadar teror satwa liar biasa, melainkan sinyal adanya gangguan serius pada ekosistem lokal.

Merespons ancaman yang terus mencemaskan warga tersebut, Pemerintah Daerah Pulau Taliabu memilih menempuh jalur ilmiah dengan menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk merancang sistem penanganan berbasis risiko dan ekologi.

Bupati Sashabila Mus menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera menjajaki kerja sama teknis dengan BRIN yang ditargetkan dapat melahirkan Rapid Ecological Assessment (REA) atau asesmen ekologis cepat guna memetakan akar masalah migrasi satwa predator

"Fenomena ini harus dibedah secara komprehensif menggunakan data yang valid agar kebijakan mitigasi yang dilahirkan nantinya benar-benar tepat sasaran dan terukur," ujar Bupati Sashabila. Rabu, (24/06/2026)

Ia mengungkapkan, pemerintah daerah memilih langkah ilmiah dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BRIN untuk mengkaji berbagai faktor yang mungkin berpengaruh, sehingga langkah penanganan yang diambil benar-benar tepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan

Melalui asesmen cepat tersebut, tim ahli dari BRIN bersama DLH akan membedah sejumlah indikator lingkungan yang diduga menjadi pemicu utamanya.

"Kajian mendalam akan mencakup analisis perubahan tutupan lahan di Taliabu, dampak anomali cuaca berupa curah hujan ekstrem, tingkat gangguan pada habitat asli satwa, hingga terjadinya pergeseran jalur pergerakan alami mereka," ungkapnya 

Dirinya menjelaskan, muara dari riset kolaboratif ini adalah penyusunan rekomendasi konkret berupa cetak biru sistem peringatan dini (early warning system). 

Tujuannya meminimalisasi risiko sekaligus memitigasi potensi interaksi negatif yang membahayakan manusia maupun satwa itu sendiri.

Sembari merancang ruang lingkup riset bersama BRIN, Pemda Taliabu juga memperkuat lini pertahanan di lapangan.

Bupati menujuk DLH sebagai koordinator teknis utama, sementara penanganan darurat terhadap laporan kemunculan satwa tetap berjalan secara terpadu melibatkan aparat keamanan lainnya sperti Bhanbinkamtibmas, Bhabinsa, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, hingga aparatur pemerintah desa 

Di sisi lain, Bupati meminta masyarakat Pulau Taliabu untuk tidak menyikapi situasi ini dengan kepanikan yang berlebihan, melainkan dengan peningkatan kewaspadaan. 

"Saya meminta agar warga untuk segera melaporkan setiap pergerakan satwa liar yang mencurigakan di sekitar permukiman kepada pihak desa atau instansi terkait agar dapat dievakuasi secara aman," pintanya 

Bupati menggarisbawahi bahwa penanganan konflik ini harus berdiri tegak di atas dua kepentingan, yaitu keselamatan manusia dan kelestarian alam.

Langkah berbasis sains ini dipilih sebagai jalan tengah agar penindakan di lapangan tidak mencederai prinsip-prinsip konservasi yang berlaku.

"Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Namun di saat yang sama, penanganan yang dilakukan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip konservasi dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pendekatan ilmiah menjadi langkah yang paling tepat untuk dilakukan saat ini," tandasnya