Bupati Sashabila Ajukan Rancangan Belanja Rp 526 Miliar dalam KUA-PPAS 2027 ke DPRD

16 Juli 2026 - 19:39:34 WIB

Humas,- Bupati Pulau Taliabu Sashabila Widya L Mus menyerahkan rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dengan usulan belanja daerah sebesar Rp 526,2 miliar dalam rapat paripurna DPRD, Kota Bobong. Kamis, (16/7/2026). 

Bupati Sashabila dalam sambutannya, menyampaikan penyerahan dokumen ini merupakan wujud kepatuhan terhadap amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Aturan tersebut menegaskan kepala daerah wajib menyampaikan rancangan KUA-PPAS kepada DPRD paling lambat pada minggu kedua bulan Juli untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama. 

Dengan ketepatan waktu ini, eksekutif dan legislatif memiliki ruang yang cukup untuk melakukan penelaahan secara mendalam.

"Penyampaian yang tepat waktu menjadi sangat penting karena akan memberikan ruang yang cukup bagi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk melakukan pembahasan secara komprehensif, sehingga seluruh tahapan penyusunan APBD dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan," ujar Sashabila 

Lanjut Bupati, dalam draf anggaran yang diajukan, struktur APBD 2027 dirancang berimbang dan mengedepankan kesinambungan fiskal daerah. 

Ia memaparkan, desain anggaran ini disusun dengan mencermati realisasi Pendapatan Asli Daerah serta kebijakan transfer anggaran dari Pemerintah Pusat sepanjang tahun 2026 berjalan. 

"Dari data yang diserahkan, penerimaan pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 511,5 miliar, ditambah penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 14,7 miliar, sehingga total kapasitas belanja daerah yang direncanakan mencapai Rp 526,2 miliar," paparnya 

Bupati mengakui adanya berbagai tantangan dan keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah, baik dari sisi optimalisasi pendapatan maupun efisiensi belanja. 

Oleh sebab itu, ia berharap ruang pembahasan bersama legislatif dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyempurnakan dokumen anggaran tersebut.

Orang nomor satu di jajaran pemerintah Bumi Hemungsia ini menekankan, kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci utama untuk melahirkan anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat. 

"Kami berharap proses pembahasan dapat berlangsung dalam suasana kemitraan yang produktif dengan mengedepankan semangat musyawarah, objektivitas, serta menempatkan kemaslahatan masyarakat di atas kepentingan lainnya sehingga APBD 2027 yang dilahirkan kelak mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Pulau Taliabu," pungkasnya