IKLAN
IKLAN
IKLAN
IKLAN
LOGIN ADMIN DINAS / OPERATOR
FOTO BUPATI & WAKIL BUPATI

ALIONG MUS & RAMLI

BPJS Dinilai Merugikan Bagi Peserta, Tolak Saja….!!
Ditulis oleh : Achun Nurdin

12 Februari 2018 - 20:01:22 WIB

taliabukab.go.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang berada disetiap daerah termasuk di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dinilai merugikan pesertanya. Pasalnya, pemegang kartu BPJS dalam melakukan pengobatan masih sering mengeluarkan uang saku alias pribadi.

Bahkan, persoalan tersebut mengundang reaksi sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, mendatangkan Dinas Kesehatan dan Dirut RSUD Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka mempertanyakan manfaat dan penggunaan BPJS tersebut. Apalagi, pengguna BPJS yang berada di Kabupaten Pulau Taliabu tergolong banyak dan belum bisa di pergunakan dengan alasan harus minimal mempunyai tenaga dokter ahli sebanyak tiga orang atau lebih.

Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Muh. Taufik Toib Koten, A.Md, mengakui kalau  penggunaan kartu BPJS bagi warga Taliabu begitu belum penting, karena RSUD belum mempunyai dokter ahli sebagaimana yang diatur dalam BPJS dan parahnya lagi, sejauh ini belum ada penandatangan kerjasama dengan pihak pemerintah daerah. Namun, perwakilan BPJS telah keluar masuk dalam desa.”Selama belum adanya dokter ahli dan kerjasama dengan pemda, BPJS itu hanya sebatas kartu,”katanya.

Ketika ditanya persoalan iuran yang selalu dipunggut oleh pihak BPJS? Dirinya belum memperdalam pertanyaan saat hearing dengan Dinkes. Namun, hal itu akan dilakukan setelah pihaknya melakukan konsultasi dengan pihak Kementerian Kesehatan terutama berjama dirjen Kesehatan yang menangani persoalan BPJS ini.”kita akan kembali hearing setelah kembali untuk mempertanyakan segala bentuk persoalan dengan BPJS ini,”kilahnya.

Namun, dirinya mengajak pihak kesehatan dan perwakilan BPJS untuk transparansi terkait dengan dana rakyat yang dihimpun BPJS. Kalau tidak adanya transparansi dari BPJS, maka pihaknya akan meminta Bupati melakukan penolakan. Karena, sama saja penggunaan BPJS dinilai merugikan.”Contoh nyata saja soal BPJS Kesehatan. Ada puluhan miliar yang kemudian dikumpulkan pada satu kabupaten dari dana itu. Kalau di seluruh Indonesia, kemudian berapa jumlahnya. Tapi, kemana dana tersebut kemudian. Kalau rakyatnya sehat-sehat saja dan tidak menggunakannya,” tuturnya.

Pertanyaan mengenai dana-dana rakyat yang kemudian dihimpun melalui program BPJS Kesehatan itu, hanya bisa diambil pada usia 56 Tahun atau digunakan ketika mengalami pengobatan. Namun, bila tidak pernah melakukan pengobatan, maka dikemanakan uang iuran tersebut digunakan.”Tapi masalahnya, kalau kemudian ada yang berhenti di tengah jalan dan tidak melanjutkan kepesertaan, maka apa yang terjadi. Meski ada bunganya, namun nilainya juga kecil. Sehingga apa kemudian mereka harus menunggu sekian lama. Ini yang harus dipikirkan pemerintah,” imbuhnya. (*)

IKLAN
IKLAN
IKLAN
JAJAK PENDAPAT
Bagaimanakah proses pelayanan administrasi pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu?
Puas
Biasa
Tidak Puas

HASIL POLLING
AGENDA DINAS TERBARU
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 30962 kali
PENGUMUMAN TERBARU